SEKILAS INFO

     » Keluarga Besar Kecamatan Dolopo mengucapkan Selamat Hari Jadi Kab. Madiun ke-449 dan HUT RI ke-72      » sms pelayanan kec. Dolopo 082244197775, email kecdolopo@madiunkab.go.id      » >>>>>>selamat datang di website Kecamatan Dolopo, terima kasih atas kunjungan anda<<<<<<<
Kamis, 08 September 2016 - 15:43:55 WIB
ANALISA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PBB-P2

Diposting oleh : Administrator
Kategori: PEMERINTAHAN - Dibaca: 135 kali

PBB merupakan komponen terbesar Pendapatan Daerah yang ada kaitannya dengan APBD yang digunakan untuk pembangunan desa, untuk itu petugas pemungut PBB harus bisa memaksimalkan penarikan kepada wajib pajak. Demikian sambutan Bapak Kusni, Sekretaris Dinas pendapatan Kabupaten Madiun pada acara Diskusi Laporan Akhir Kegiatan Analisa Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran PBB-P2 yang diadakan oleh Dispenda Kabupaten Madiun di Kecamatan Dolopo pada hari Kamis, 08 September 2016.

Acara ini dihadiri oleh kades/lurah se-Kecamatan Dolopo, Petugas Pemungut PBB masing – masing Desa/Kelurahan 3 orang, serta Muspika Kecamatan Dolopo.

Dalam acara ini Camat Dolopo, Bapak Arik Krisdiananto, S.STP berkesempatan menjelaskan prosentasi realiasasi PBB di Kecamatan Dolopo yang baru mencapai 43,95%. Untuk itu Kecamatan Dolopo berupaya untuk meningkatkan Realisasi tersebut dengan cara :

  1. Rapat Evaluasi yang diadakan dengan para Kades dan Lurah se-Kecamatan Dolopo dalam setiap kesempatan;
  2. Monitoring dan sidak ke Desa / Kelurahan;
  3. Penangguhan Siltap / tunjangan, tambahan tunjangan (bersumber dari ADD dan PADes)

Bapak Kapolsek Dolopo juga berharap PBB yang telah dikumpulkan dari masyarakat tidak disalahgunakan oleh para pemungut PBB karena akan dikenai pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 Tahun penjara dan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dan juga Beliau memberikan solusi apabila seorang petugas pemungut PBB mengalami kesulitan di lapangan maka Kades / Lurah bisa koordinasi dengan Babinsa / Babinkamtibmas masing – masing untuk memdampingi saat penarikan PBB, karena kepolisian sudah mengadakan MOu dengan Dirjen pajak untuk mengawal saat penarikan pajak ke wajib pajak yang temperamental. (AR)